Transparan  News
12 Juni 2018

Relawan Paslon 1 Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Meminta Bawaslu Verifikasi Ulang Data Wakil Paslon 2

Anto Baho

TransparanNews, BEKASI – Menyikapi adanya permintaan dari pihak Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 DR. Nur Supriyanto, MM selaku Calon Walikota Bekasi dan DR. Adhi Firdaus Sa’ady. MSc selaku calon Wakil Walikota Bekasi melalui Team Advokasi Pemenangan Nur -Firdaus kepada KPU Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Jujur, Profesional, Keterbukaan, Akuntabilitas serta memiliki Kepastian Hukum sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana, Team Advokasi Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 juga meminta transparansi terhadap hasil Verifikasi persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota khususnya menyangkut Penggunaan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) atau Ijazah dan diminta disampaikan di publik secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bekasi yang diduga oleh Team Advokasi Pasangan Calon (Paslon) No urut 2.

“Kami dari pihak Pasangan Calon (Paslon) No urut 1 dianggap bermasalah dalam aspek hukum. Maka dengan ini, kami selaku Relawan pendukung Pasangan Calon (Paslon) No urut 1 Dr. Rahmat Effendy dan Dr. Tri Adhiyanto meminta kepada Bawaslu RI dan Kemenristek Dikti untuk melakukan verifikasi data ulang yang ditujukan kepada Calon Wakil Walikota Dr.Adhy Firdaus Sa’ady, MSC dengan data temuan kami sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Walikota, MM sesuai yang tertera pada blanko. Pada Riwayat Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi STIE ADHY NIAGA Tahun Masuk 1999 – 2003 (Lulus) dalam hal ini bertentangan dengan keputusan Kemenristek Dikti no keputusan :…/…. dimana telah dilakukan Audit Akademik dan STIE ADHY NIAGA dinyatakan :

1. Tidak memiliki daftar nilai mahasiswa, 

2. Tidak ada fotocopy ijazah asli yang sudah dikeluarkan

3.Tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Judicium dari pimpinan perguruan tinggi dan tidak ada buku wisuda,

4. Tidak memiliki jadwal kuliah, sehingga tidak jelas perkuliahannya dan dimana kuliahnya.

5.Temuan penting adalah rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang yaitu memiliki 24 dosen tetap dengan 3000 mahasiswa atau 1:150 stau 1 Dosen 150 mahasiswa. Harusnya 1:35.

6.Selain itu, kampus ini juga tidak melapor sejak tahun 2010 pada Kopertis IV Jawa barat.

Kemudian atas hasil audit tersebut Kemenristek Dikti memberikan Sanksi kepada STIE Adhy Niaga Bekasi sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan menerima mahasiswa baru/ pindahan atau mahasiswa dari kampus lain.

2 Tidak diperbolehkan melaksanakan proses pembelajaran

3. Tidak diperboleh melaksanakan wisuda.

Maka atas dijatuhkan sanksi tersebut pada tahun 2015 setelah dilakukan sidak langsung oleh pihak Kemenristek Dikti Ijazah yg di legalisir pada tahun 2014 pada Ijazah Adhy Firdaus dianggap cacat hukum dan dalam hal ini dapat dianggap batal demi hukum untuk diikutsertakan sebagai peserta Pemilu kepala Daerah (Pilkada) . Dengan penjelasan langsung dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menegaskan tidak akan mengakui ijazah dari mahasiswa yang kuliah di kampus yang dinilai bermasalah dan melakukan pelanggaran berat. 

Maka dengan ini kami meminta kepada Bawaslu RI untuk dapat segera mengambil langkah serta tindakan secara tepat dan akurat atas sebuah pelanggaran hukum yang sengaja dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 dalam hal ini pada data administrasi calon Wakil Walikota Bekasi Dr. Adhy Firdaus Sa’ady. MM

Kemudian kami juga meneruskan Pers Release ini secara langsung kepada Kemenristek Dikti untuk dapat memberikan penjelasan atas temuan-temuan pelanggaran yang didapati dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kota Bekasi secara terbuka dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian Pers Release ini dibuat untuk dapat diketahui, difahami dan dimengerti oleh seluruh komponen masyarakat Kota Bekasi,Team sus. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *