Transparan  News
29 Juni 2020

RIB Surati Kapolri Agar Mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jaksel

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Sebanyak 71 Relawan Jokowi yang tergabung di Relawan Indonesia Bersatu (RIB) melayangkan surat ke Kapolri, Kompolnas dan Pimpinan DPR agar Kapolres Jakarta Selatan (Jaksel) dan Kapolda Metro Jaya segera dicopot dan dimintai keterangannya terkait tidak adanya upaya pencegahan dari Aparat Polri terhadap ribuan massa yang menyerukan Turun Jokowi tanpa alasan dan dasar konstitusi yang jelas di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu, 24 Juni 2020 lalu.

“Kami sangat menyesalkan sikap Aparat Polri yang seolah membiarkan aksi yang semula hanya untuk meminta penghentian pembahasan RUU HIP seketika berobah menjadi seruan dan desakan agar Jokowi lengser dari Presiden, inikan sudah diluar konteks dan izin aksi, tapi kenapa dibiarkan aksi ini sampai pukul 18.00, ini pembiaran makar secara berjamaah, didepan umum bahkan didepan Gedung Wakil Rakyat,” ujar Lisman selaku Kornas RIB.

Dewan Penasehat RIB yang juga Kornas Koalisi Organisasi Pemuda untuk Jokowi, AY Panjaitan juga meminta agar Komisi Hukum DPR, Kompolnas dan Kapolri segera meminta penjelasan dari Kapolres Jaksel dan Kapola Metro Jaya mengapa aksi yang jelas jelas sudah melenceng dari tujuan tidak dibubarkan bahkan terkesan dibiarkan para demonstran mengulang ulang seruan Turun Jokowi, turun jokowi sekarang juga, ini sangat melecehkan institusi Presiden yang sah, konstitusional dan dipilih rakyat, tidak ada kaitan RUU HIP dengan Presiden, RUU HIP ini murni Inisiatif DPR RI, jadi koq tiba tiba ribuan massa menyerukan Turun..turun..turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga, di nyanyikan berulang ulang oleh ribuan orang, aneh bin ajaib” tegas Ketua Umum Pemuda Mitra Kamtibas ini di Jakarta 28/6

Selain itu RIB juga mendesak POLRI segera meminta penjelasan Kordinator aksi apakah seruan Turunkan Jokowi tersebut dirancang dan direncanakan dari awal atau ada penumpang gelap yang memanfaatkan Isu RUU HIP ini jadi alat untuk menjatuhkan Pemerintahan yang sah ujar Lisman.

“Anehnya lagi, video aksi tersebut sudah viral keseluruh dunia, tapi sampai saat ini tidak ada satu orangpun yang di proses Polri atas seruan Turunkan Jokowi tersebut,” lanjut Panjaitan.

“Sebagai Loyalis Jokowi kami tidak dalam konteks menolak atau mendukung RUU HIP, juga bukan tentang pembakaran Bendera Partai, dan kalaupun bendera itu dibakar mungkin masih ada katan karena fraksi Partai tersebut yang mengusung dan inisiator RUU HIP, tapi kalau tiba tiba ribuan peserta menyerukan Turun Jokowi Sekarang juga ini sudah makar, emang apa salah dan dosa Jokowi atas RUU HIP ini, dan kita harus sadar hukum, Jokowi itu Presiden RI ke 7-8 yang dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Ada UU dan UUD 1945 yang mengatur tentang turunnya Presiden, jadi kalau Presiden kita di lecehkan, jangankan seruan Turun, menghina, mencaci dan mencemooh Simbol Negara apalagi Presiden itu sudah pidana, secara bersama dan didepan umum lagi” tutup Panjaitan. (Tom/Aho/Bes)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *