Transparan  News
16 April 2019

Staf M Taufik Ditangani Sentra Gakkumdu Juga Melibatkan Bawaslu

Anto Baho

TransparanNews, JAKARTA – Anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi menegaskan perkara dugaan tindak pidana Pemilu terkait diamankannya staf M Taufik harus ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang juga melibatkan Bawaslu. Dugaan pelanggaran ini pun harus lebih dulu diklarifikasi. 

“Harus di Gakkumdu karena ini pidana Pemilu. Tidak (ditangani) di Polres,” ujar Puadi kepada wartawan di Mapolres Jakut, Jl Laksmana Yos Sudarso, Koja, Selasa (16/4/2019).

Staf M Taufik, Carles Lubis diamankan tim Polres Jakut pada Senin (15/4) di posko pemenangan M Taufik di Warakas. Puadi menyebut, Bawaslu harus mengikuti aturan dengan melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran Pemilu.

“Nanti Bawaslu Jakut Sentra Gakkumdunya setelah diplenokan di internal kemudian 1×24 jam. Apabila ini ada dugaan pelanggaran pidana maka melakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu,” imbuh Puadi.

Setelah teregistrasi, maka Sentra Gakkumdu yang juga melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan klarifikasi dengan mengundang terlapor dan saksi

“Dan punya waktu 14 hari dalam pola penanganan pelanggaran tersebut,” ujar Puadi.
Sementara itu saat ditanya soal barang bukti amplop saat Carles Lubis diamankan, Puadi mengaku belum mendalami.

“Kita belum fixed memastikan apakah itu uang atau tidak tetapi paling tidak kita masih dalam porses pendalaman dan mengumpulkan bukti,” sambungnya.

Sebelumnya Tim advokasi Gerindra DKI Jakarta Yupen Hadi mempertanyakan kewenangan polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Carles Lubis, staf Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Polisi disebut tak bisa menangani ranah dugaan tindak pidana Pemilu.

“Kami meyakini polisi tidak memiliki hak untuk melakukan itu, sepanjang urusan Pemilu maka kami pertanyakan kapasitas apa Polresta Jakut OTT Charles Lubis,” kata Yupen Hadi dalam jumpa pers di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Yupen menegaskan, penindakan hukum terkait ranah Pemilu hanya bisa dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang unsurnya terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
Penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sambung Yupen juga didahului temuan atau laporan. “Nah dalam hal ini Lubis ditangkap skema OTT, diambil langsung tempatnya,” katanya.

Sementara itu, M Taufik menjelaskan polisi mengamankan stafnya saat sedang ada pertemuan antara koordinator saksi tingkat RW. Amplop berisi uang yang ikut diamankan, ditujukan untuk koordinator saksi.

“Jadi kami itu boleh menurut Undang-Undang memberikan uang kepada saksi, koordinator tingkat RW baik tingkat kecamatan jadi itu bagian ongkos politik. Jadi kalau tiba-tiba seperti ini saya kira seperti ya semua yang kasih uang ke saksi ditangkap semua aja,” kata Taufik dalam jumpa pers yang sama. (awr)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *