Transparan  News
16 Februari 2020

Terkait Pernyataan Viktus, Muslim JB Menegaskan Tidak Ada Tim 9 di Partai Golkar

soepianto

TransparanNews, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Golkar meminta dan memperingatkan Viktus Murin untuk tidak ngawur mengaku sebagai juru bicara Tim 9 Partai Golkar.

“Perlu diketahui, Partai Golkar sama sekali tidak pernah membentuk Tim 9 Partai Golkar itu ngawur. Apa tuh tim 9 partai golkar, tidak ada dalam struktur kepengurusan partai golkar yang dibentuk Ketum Airlangga Hartarto. Yang ada Tim Hukum Partai Golkar. Nama Viktus Murin pun tidak ada dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2019-2024 termasuk badan-badan partai golkar, kok ngawur mengatasnamakan juru bicara tim 9 partai golkar. Mungkin Viktus Murin belum move on pasca munas X Partai Golkar,” ucap Muslim JB menerangkan kepada transparannews, com, Minggu (16/2).

Muslim JB menjelaskan, Badan Advokasi Hukum Partai Golkar menyayangkan sikap Viktus Murin yang menyebut sosialisasi Omnibus Law tidak dijalankan secara baik oleh Pemerintah. Mungkin Viktus Murin tidak mengetahui sosialisasi Omnibus Law dilakukan Pemerintah ke Daerah sangat masif melalui Kementerian Perekonomian, Keuangan, Tenaga Kerja, BKPM dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Ambil contoh, Kementerian Hukum dan HAM saat ini melakukan sosialisi kesemua Provinsi tentang sosialisasi Omnibus Law cipta kerja, misalnya di Pekan Baru melalui ON AIR melalui RRI PRO 1 Pekan Baru. Sehingga tidak benar kalau sosialisasi tidak dijalankan secara baik dan masif,” imbuhnya.

Badan Advokasi Partai Golkar menilai cipta kerja harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat karena semangat yang dibangun Pemerintah adalah semangat reformasi regulasi sehingga program yang dicanangkan Pemerimtah DPT berjalan dengan baik.

“Sama sama kita ketahui omnibus law dilatarbelakangi karena banyaknya jumlah pengganguran dan berpotensi meningkat setiap tahun serta investor masih merasa kesulitan berinvestasi karena terhambat lamanya proses perijinan. Omnibus Law Cipta Kerja telah membagi 11 claster yang kesemuanya ditujukan untuk memudahkan perijinan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja demi Indonesia maju 2045 sesuai visi Presiden Jokowi. Untuk itu sekali lagi Badan Advokasi Hukum Partai Golkar meminta Viktus Murin berhentilah bicara atas nama juru bicara 9 partai golkar dalam menyikapi kebijakan Pemerintah karena Partai Golkar tidak pernah membentuk tim 9 partai golkar apalagi menunjuk Viktus Murin sebagai juru bicara. Konsekuensi hukum tentu ada, namun saya mengajak sekali lagi Viktus Murin untuk selalu obyektif menilai kebijakan pemerintah tidak didasari atas ketidaksukaan atau sikap tendensius yang berlebihan,” tegas Wakil Ketua Badan Advokasi DPP Golkar ini dengan tegas. (Anto)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *