Transparan  News
17 Juli 2019

Terpilihnya Tri Adhianto Sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Cacat Hukum

Saut Manullang

TransparanNews, BEKASI – Terpilihnya Tri Adhianto sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kota Bekasi menuai banyak kritik. Bahkan, forum konferensi cabang (Konfercab) Ahad, 14/7 di hotel Aston Imperial, kecamatan Bekasi Selatan, yang telah menghantar Tri Adhianto sebagai ketua DPC PDIP kota Bekasi untuk periode (2019-2014) dianggap cacat hukum.

“Sangat miris dengan munculnya Tri, sebagai ketua DPC PDI Perjuangan. Konfercab tidak lagi mentaati kesepakatan yang disepakati bersama dalam 5 tahunan, kongres partai PDIP 5 tahun yang lalu, dimana ketua umum partai ikut menanda tanganinya. Keputusan kongres yang dituangkan dalam keputusan kongres, dalam bentuk AD/ART. Untuk apa ada kongres? Sebagai, kader senior, ini pelanggaran berat yang dilakukan DPP yang ikut meloloskan, Tri. Ada konsfirasi besar. Ini, lebih dari neo orba,” ujar Ricky Tambunan, mantan wakil ketua DPC PDIP periode 2005-2010, 2014. 2019.

Menurut kader yang pernah dipecat karena bertentangan dengan DPP ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP seharusnya bertanggung jawab menjaga marwah partai, bukan malah ikutan merusak aturan yang sudah baku.

DPP PDIP lanjut Ricky lah yang membuat anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART). Hal ini kata Ricky akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di internal PDIP secara khusus dan bagi demokrasi di negara Indonesia secara umum.

“Partai hadir sebagai pemeran utama dalam demokrasi paling terdepan untuk menentang pelanggaran aturan. Tri Adhianto terpilih melalui forum konfercab, jelas telah melanggar AD/ART, partai. Karena, beliau tidak pernah menjadi pengurus partai, di masing-masing tingkatannya. Seharusnya dari awal sudah gugur. Apalagi, yang bersangkutan adalah, kader partai lain sebelumnya,” tegas Ricky.

Lebih lanjut Ricky mengungkapkan, bahwa dengan terpilihnya Tri melalui forum Konfercab, hal ini menunjukkan, DPP PDIP telah, menabrak aturan dan tidak konsisten dengan mekanisme yang dibuatnya. Ricky mengistilahkan hal itu sebagai upaya dengan kesan main kayu.

Terpilihnya Tri lanjut Ricky sebagai ketua DPC dengan posisi sebagai wakil Walikota Bekasi, akan semakin menenggelamkan check balancing terhadap pemerintah kota.

“Karena, dengan kondisi ini, partai pemerintah telah menguasai parlemen. Ini, tidak baik bagi kemajuan Demokrasi kota ini. Saya dan kawan kawan senior partai di DPC PDIP akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai PDIP. Jika, mentok disana, kami akan menunggu terbitnya surat keputusan yang mengangkat Tri di Pengadilan Negeri. kami para senior saat ini sedang mengkaji tahapan-tahapan yang bakal kami lakukan terkait masalah ini,” tandasnya. (Beston Purba).

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *