Transparan  News
12 Oktober 2017

Dinas PUPR Hentikan Sementara Proyek Dana Bantuan DKI

Saut Manullang

TransparanNews, BEKASI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi menghentikan sementara Proyek Peningkatan Jalan dan Pemasangan U-dith di Jalan Raya Cikunir yang di biayai dari Dana Bantuan Provinsi DKI Jakarta karena Perusahaan pelaksana masuk daftar hitam (blacklist).

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR, Hidayat Subroto mengatakan, bahwa pekerjaan proyek peningkatan jalan dan pemasangan U-dith di Jalan Raya Cikunir untuk saat ini diberhentikan sementara sampai ada keputusan hasil analisa Inspektorat atas status Perusahaan yakni PT Gokma Parulian Perkasa (PT GPP).

“Jadi, untuk sementara ini pekerjaan dihentikan sementara sampai ada keputusan hasil analisa Inspektorat atas status hukum perusahaan pelaksana. Dimana saat ini, dengan status sebagai perusahaan blacklist (masuk daftar hitam),“ ungkap Subroto kepada transparannews baru-baru ini.

Selain itu, Kabid Bina Marga menjelaskan, bahwa PT GPP, pada saat mengikuti lelang dan ditetapkan sebagai pemenang lelang, belum terdaftar di INAPROC LKPP sebagai Perusahaan blacklist (masuk daftar hitam).

“Perusahaan tersebut diketahui masuk daftar hitam setelah pekerjaan berjalan dengan volume kegiatan kurang lebih 30 persen. Makanya dilakukan penghentian sementara,“ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang Jasa (Bajas), Asep Kadarisman mengatakan, saat proses pengadaan sampai dengan tahap pengumuman pemenang pada lelang Peningkatan Jalan Raya Cikunir, data blacklist atas nama PT Gokma Parulian Perkasa belum tercantum pada data resmi Inaproc/LKPP yang menjadi acuan.

“Pada saat penetapan pemenang tanggal 9 juni 2017 perusahaan tsb belum terkena sanksi blacklist. Blacklist berlaku 3 Juli 2017 s.d 2 Juli 2019. Penayangan blacklist 9 Agustus 2017. Saat mengajukan penawaran belum kena blacklist pak.
Bahkan saat penetapan pemenang oleh panitia,  perusahaan tersebut belum kena blakclist,“ ucap Asep.

Diucapkannya, soal langkah selanjutnya, tindakan terhadap Perusahaan atas statusnya sebagai perusahaan blacklist akan menjadi wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Untuk tindakan selanjutnya, itu ranahnya dan kewenangan PPK di Satuan Kerja Perangkat Daerah,“ ucapnya. Soe

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *